JAKARTA - Kementerian PPN/ Bappenas dan Korea Industry Intelligence Association (KOIIA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Percepatan Transformasi Perekonomian Indonesia melalui Kemitraan Berbasis Inovasi, Selasa (23/1). Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menekankan komitmen Indonesia memajukan pengembangan riset dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi nasional. “Indonesia sedang fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan target mencapai PDB terbesar kelima di dunia. Salah satu sektor yang menjadi tumpuan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 adalah sektor manufaktur, di mana peran industri manufaktur sangatlah penting,” jelas Sesmen Teni.

KOIIA adalah asosiasi di bawah Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea, yang didirikan pada Agustus 2015 dan memiliki sekitar 400 perusahaan anggota. KOIIA menjalankan berbagai proyek untuk mendorong transformasi digital pada berbagai sektor industri. Vice Chair of KOIIA Kim Tae Hwan menjelaskan KOIIA akan berperan mendukung peningkatan nilai tambah produk industri Indonesia melalui optimalisasi teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan AI, sebab tanpa inovasi teknologi sektor industri tidaklah kompetitif dan bernilai tambah tinggi.

Sesmen Teni menyampaikan kerja sama ini secara umum untuk mempercepat agenda transformasi ekonomi Indonesia terutama dalam tiga aspek. Pertama, memperkuat program pembangunan ekonomi inovatif. Kedua, mendorong riset dan inovasi sebagai basis kegiatan ekonomi. Ketiga, melaksanakan kegiatan bersama terkait transfer teknologi dan keahlian. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, kerja sama ini secara khusus untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi biru dan manufaktur melalui kerja sama pengembangan ekosistem riset dan inovasi, komersialisasi hasil riset dan inovasi ke industri.

Dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia menargetkan kontribusi PDB manufaktur mencapai 28 persen dan pengembangan sektor Ekonomi Biru, yang memanfaatkan sumber daya maritim, diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap PDB Indonesia dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045. Dengan kerja sama ini, diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan dan transformasi perekonomian nasional sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

Galeri
Artikel Terkait
Bappenas Berkomitmen Dukung UN Global Pulse Asia Pacific
Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Australia berkomitmen dalam mendukung transisi Pulse Lab Jakarta menjadi United Nations Global Pulse Asia Pacific (UNGP-AP) di Jakarta sebagai pusat inovasi regional untuk mengatasi tantangan Asia Pasifik saat ini dan masa depan. Hal ini sesuai dengan mandat Presidensi G20 Indonesia 2022 tentang inovasi digital untuk memperkuat transformasi digital di Asia Pasifik, di mana transformasi Pulse Lab Jakarta menjadi entitas regional untuk Asia Pasifik diperlukan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan sistem inovasi dan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Komitmen ini diumumkan pada Multi-Stakeholder Forum on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development Goals (STI Forum 2023) pada Rabu (3/5) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Sejak didirikan pada 2012, Pulse Lab Jakarta telah melakukan lebih dari 100 proyek inovasi data unik, dan sekitar 50 kemitraan baru dengan sektor swasta, lembaga pembangunan, dan badan pemerintah. “Pemerintah Indonesia mendukung transisi Pulse Lab Jakarta ke UNGP Asia Pasifik, menciptakan dan meningkatkan kondisi yang tepat untuk eksperimen, percepatan skala, dan penerapan pendekatan inovatif secara luas. Kami berharap dapat bekerja sama dengan PBB, negara anggota, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat implementasi Agenda 2030 melalui peningkatan inovasi, khususnya di Asia Pasifik,” tutur Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi. Sebagai kolaborator Pulse Lab Jakarta, Indonesia telah menjadi bagian dari proses transformasi dan telah mempelajari pentingnya mengembangkan inovasi sekaligus mengingat tiga faktor penting untuk mendukung peningkatan solusi. Pertama, ruang untuk kreasi bersama, untuk menyatukan beragam perspektif dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan ide-ide baru dan mendorong inovasi ke depan. Kedua, sumber daya yang strategis, cukup dan fleksibel. Pentingnya perpaduan keterampilan yang tepat dan pendanaan yang lebih fleksibel untuk memastikan dampak yang lebih besar dan bertahan lama. Ketiga, pusat pengetahuan dan berbagai praktik baik, untuk membangun pusat pengetahuan yang dapat mendokumentasikan pengalaman, hasil, alat, dan penelitian yang diperoleh dari setiap inovasi.
Berita Kerjasama
Wednesday, 03 May 2023
Menteri Suharso Ungkap Peran Kerja Sama Selatan dan Triangular untuk Atasi Ketidakpastian Global
JENEWA – Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam kunjungan kerja ke Jenewa, Swiss, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas strategi peningkatan KSST hingga peran Indonesia sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), platform antarnegara untuk memperkuat multilateralisme pembangunan melalui kebijakan strategis seperti KSST. Dalam pidato bertema "Mengangkat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Menuju Perubahan Transformatif" di The South Centre, Jenewa, Senin (15/1), Menteri Suharso menjelaskan pentingnya KSST untuk mengatasi ketidakpastian global.  “Meningkatnya terputusnya (hubungan) antar negara-negara besar, menandai penyimpangan dari pola tradisional integrasi ekonomi global. Ketika berbagai negara terkena dampak negatif dari tren pemisahan ini, negara-negara selatan harus bahu-membahu, memastikan bahwa potensi gangguan pada rantai pasokan global di masa depan dapat dikelola dengan lebih baik, tanpa hanya bergantung pada apa yang terjadi di negara-negara maju,” ungkap Menteri Suharso. United Nations Conference on Trade and Development menunjukkan, dalam 16 tahun, yakni 2005 hingga 2021, perdagangan Selatan-Selatan meningkat, dari 17 persen menjadi 28 persen. Angka tersebut harus terus ditingkatkan melalui KSST, terutama dalam tiga aspek, yaitu pertukaran pengetahuan, penyelarasan strategis, dan kemitraan untuk inovasi kebijakan. Strategi peningkatan tersebut akan dibahas Indonesia dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC pada Juli 2024 mendatang. Sebagai penyelenggara, Indonesia akan memimpin pembahasan strategi peningkatan peran KSST sebagai mesin pertumbuhan untuk peningkatan pertukaran nilai ekonomi global berkelanjutan. “Saya berharap kolaborasi dengan South Centre dapat memberdayakan penelitian kebijakan tentang Peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan akan menjadi masukan penting bagi persiapan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 yang diharapkan dapat mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk G77, Gerakan Non-Blok, dan Asia-Afrika,” pungkas Menteri Suharso.
Berita Kerjasama
Tuesday, 16 January 2024
Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Riset dan Inovasi Melalui Hibah Koneksi
JAKARTA – Setelah melalui proses pembahasan sejak Agustus 2022, Kementerian PPN/Bappenas bersama Department of Foreign Affairs and Trade Australia menandatangani naskah kerja sama hibah (subsidiary arrangement) dalam rangka Kolaborasi Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi Australia dan Indonesia (KONEKSI). Penandatanganan dilakukan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi bersama Minister-Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia Kirsten Bishop. KONEKSI merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta, yang akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027. KONEKSI mendukung perencanaan pembangunan yang dirancang berbasiskan ilmu pengetahuan dan bukti, sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. “KONEKSI hadir di timing yang tepat, yaitu saat Kementerian PPN/Bappenas sedang mempersiapkan beragam dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah,” jelas Sesmen Taufik. Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi menambahkan bahwa kerja sama KONEKSI ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan sektor riset dan inovasi di Indonesia, melalui kolaborasi multipihak antara individu atau organisasi di Indonesia dan di Australia. Untuk membangun kepemilikan bersama pemangku kepentingan, konsultasi ke berbagai kementerian/lembaga terkait dilakukan dalam rangka penyiapan hibah KONEKSI. KONEKSI akan berfokus pada upaya penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk formulasi kebijakan pembangunan dan untuk aplikasi penciptaan inovasi teknologi. Untuk itu, KONEKSI dimotori tiga kementerian/lembaga pelaksana utama, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Plt. Sekretaris BRIN Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas menilai kehadiran KONEKSI sangat penting untuk mendukung program riset dan inovasi di BRIN. Hal senada disampaikan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam bahwa lebih dari tiga ribu perguruan tinggi dan 290 ribu dosen di bawah Kemendikbudristek siap untuk berkolaborasi bersama dalam KONEKSI.
Berita Kerjasama
Wednesday, 21 December 2022