Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen melaksanakan reformasi pengelolaan sampah melalui program USAID Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership (SELARAS) di Jakarta, Selasa (9/7). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengamanatkan reformasi pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kerusakan lingkungan, dan berkontribusi pada masa depan berkelanjutan. “Rekayasa sosial positif untuk mendorong perilaku dan kebiasaan pemilahan dan pengurangan sampah akan membantu Indonesia menuju ekonomi sirkular untuk mewujudkan kelestarian lingkungan,” urai Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan timbulan sampah di Indonesia sekitar 36 juta ton sepanjang 2022, sekaligus tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hanya 15 persen dari sampah tersebut yang diolah dan 13 persen yang didaur ulang. Ditambah dengan peningkatan polusi plastik yang diperkirakan 620 ribu ton limbah plastik masuk ke saluran dan badan air yang berakhir di laut. USAID SELARAS dirancang untuk mengurangi sumber polusi plastik laut dari daratan dan metana, unsur utama GRK, dengan mendukung sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang berkelanjutan dan terintegrasi. Reformasi pengelolaan sampah tidak hanya penting untuk lingkungan hidup, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. “USAID akan bermitra dengan lembaga dan pemangku kepentingan utama untuk memperkuat tata kelola, memperluas layanan sampah, meningkatkan pasar sampah plastik, memperbaiki praktik di masyarakat, dan mengurangi emisi metana untuk mencapai Indoensia yang bersih, hijau, dan berkelajutan,” urai Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia Mohib Ahmed. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud turut hadir dalam agenda yang mengundang bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan ini untuk menegaskan komitmen daerah dalam memprioritaskan pengelolaan sampah. Bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota penerima program pendampingan USAID SELARAS tersebut menandatangani deklarasi komitmen untuk bersama-sama mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Reformasi pengelolaan sampah menargetkan tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat, terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lestari, sampah termanfaatkan menjadi sumber daya, dan sampah terkelola secara berkelanjutan. Tercapainya target tersebut juga membutuhkan perubahan perilaku di masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. “Semoga dukungan global ini dapat dioptimalkan untuk memastikan terciptanya peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir. Semoga seluruh upaya positif kita semua dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi berkualitas, sehat, dan sejahtera,” pungkas Deputi Ervan.   

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI merampungkan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional melalui dua agenda penting. RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 secara resmi telah disahkan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (19/8), dan hari ini, Selasa (20/8), pengesahan RUU RPJPN 2025-2045 tersebut secara resmi juga disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai langkah strategis mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses legislatif ini. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Kontribusi pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI sangat berperan penting dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional Indonesia selama dua puluh tahun ke depan,” ungkap Menteri Suharso. Agenda penting pertama yang dibahas di Badan Legislasi DPR RI, Senin (19/8),  untuk memastikan RPJPN 2025-2045 yang mengusung tema “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” menjadi panduan utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terukur. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini dilaksanakan melalui delapan agenda pembangunan, tujuh belas arah pembangunan, dan dikawal melalui empat puluh lima indikator utama pembangunan. Agenda kedua pada hari ini, Selasa (20/8) adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU RPJPN 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memastikan implementasi yang konsisten dan terpadu dari RPJPN 2025-2045. RPJPN 2025-2045 akan memastikan kaidah pelaksanaan agenda pembangunan, menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, serta komunikasi publik yang efektif.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga menegaskan RPJPN 2025-2045 harus mampu menjadi pemandu arah pembangunan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. “RPJPN 2025-2045 merupakan kemudi yang menavigasikan arah pembangunan Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan untuk mengorkestrasi pembangunan seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah, agar sejalan, selaras, dan terpadu demi mencapai cita-cita bangsa,” pungkas Menteri Suharso.

DAVOS – Statistik tahun 2022 mencatat, Indonesia mengalami 3.544 bencana alam, 98 persen bersifat hidrometeorologi, yang merenggut 3.183 nyawa dan berdampak pada 18 juta orang selama satu dekade terakhir. Di dunia, proyeksi penurunan curah hujan 1-4 persen di 2020-2034 akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air. “Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berbicara tentang “Freshwater: The True Value of Resilience” di World Economic Forum, Davos, Swiss (17/1). Dalam 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang, Indonesia akan membahas prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, konservasi sumber daya air, sistem manajemen air cerdas, dan green-grey infrastructure untuk manajemen bencana air. “Forum ini akan memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet,” tutur Menteri Suharso. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia membidik pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, salah satunya melalui ekonomi biru. Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, hingga menginisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 di Belitung serta Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali, pada pertengahan tahun. “Melalui upaya membangun Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045,” papar Menteri Suharso. Sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Indonesia akan melaksanakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC di Juli 2024, untuk membahas peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembahasan juga meliputi wirausaha, rantai pasok global, hingga perdagangan dan investasi. “Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan momen peringatan 60 tahun UNCTAD dan keketuaan Indonesia dalam Trade Development Board 2024 untuk memperkuat kerja sama dengan UNCTAD,” urai Menteri Suharso dalam pertemuan bilateral bersama UNCTAD Secretary General Rebecca Grynspan.

NEW YORK – Menteri PPN/Kepala Bappenas bertandang ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-25 April 2025. Forum ini bertujuan untuk meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan. “Namun, enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai USD 4 triliun per tahun, dan pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi ini di antaranya adalah pertama, meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan. Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan Institusi Keuangan Internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional, serta peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit. Ketiga, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat. Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia, Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia dan Sukuk Hijau.  Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu terbatasnya pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran. “Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs” pungkas Menteri Suharso. Hal tersebut senada dengan pesan yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB bahwa dibutuhkan transformasi kata-kata menjadi aksi nyata untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam skala besar, antara lain melalui peningkatan upaya oleh negara maju, pemenuhan Official Development Assistance, peningkatan kapital dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Multilateral Development Banks, serta peningkatan representasi negara maju pada sistem global.

Jakarta, 21 Agustus 2024 – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, 1-3 September 2024. Forum tersebut adalah upaya konkret Indonesia mengajak dunia menyiapkan solusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas) Bogat Widyatmoko, Rabu (21/8/2024). Bogat menjelaskan forum tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tiga masalah global utama yakni global polycrisis, melemahnya multilateralisme, dan dampak pandemi global. "HLF MSP 2024 hadir sebagai platform untuk merespons berbagai krisis global yang telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, serta memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030," ujar Deputi Bogat. Indonesia pun ditegaskannya berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif. Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi katalisator bagi upaya global dalam menciptakan perubahan sistemik yang berlandaskan pada kemitraan inklusif. Pertemuan di Bali nanti diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi. Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga diharapkan dapat memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah itu dinilai akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030. (TR/Elvira Inda Sari)

JAKARTA - Kementerian PPN/ Bappenas dan Korea Industry Intelligence Association (KOIIA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Percepatan Transformasi Perekonomian Indonesia melalui Kemitraan Berbasis Inovasi, Selasa (23/1). Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menekankan komitmen Indonesia memajukan pengembangan riset dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi nasional. “Indonesia sedang fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan target mencapai PDB terbesar kelima di dunia. Salah satu sektor yang menjadi tumpuan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 adalah sektor manufaktur, di mana peran industri manufaktur sangatlah penting,” jelas Sesmen Teni. KOIIA adalah asosiasi di bawah Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea, yang didirikan pada Agustus 2015 dan memiliki sekitar 400 perusahaan anggota. KOIIA menjalankan berbagai proyek untuk mendorong transformasi digital pada berbagai sektor industri. Vice Chair of KOIIA Kim Tae Hwan menjelaskan KOIIA akan berperan mendukung peningkatan nilai tambah produk industri Indonesia melalui optimalisasi teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan AI, sebab tanpa inovasi teknologi sektor industri tidaklah kompetitif dan bernilai tambah tinggi. Sesmen Teni menyampaikan kerja sama ini secara umum untuk mempercepat agenda transformasi ekonomi Indonesia terutama dalam tiga aspek. Pertama, memperkuat program pembangunan ekonomi inovatif. Kedua, mendorong riset dan inovasi sebagai basis kegiatan ekonomi. Ketiga, melaksanakan kegiatan bersama terkait transfer teknologi dan keahlian. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, kerja sama ini secara khusus untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi biru dan manufaktur melalui kerja sama pengembangan ekosistem riset dan inovasi, komersialisasi hasil riset dan inovasi ke industri. Dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia menargetkan kontribusi PDB manufaktur mencapai 28 persen dan pengembangan sektor Ekonomi Biru, yang memanfaatkan sumber daya maritim, diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap PDB Indonesia dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045. Dengan kerja sama ini, diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan dan transformasi perekonomian nasional sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

NEW YORK – Mewakili Indonesia dalam Side Event Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 bertema “Seizing Innovative Financing Opportunities for Digital Connectivity and Capacity Building”, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengundang kerja sama global terkait peluang pendanaan dan investasi pada transformasi digital. Indonesia telah menempatkan transformasi konektivitas digital sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan siap berbagi pengalaman di level global. “Transformasi konektivitas digital memiliki potensi untuk membuka dan mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya," jelas Menteri Suharso di United Nations Headquarters di New York, Amerika Serikat. Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam ekonomi digital, dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 414 persen dari 2017 hingga 2021. Peningkatan tersebut juga ditandai dengan beberapa tren, termasuk pertumbuhan e-commerce, meluasnya penggunaan pembayaran digital, dan perkembangan teknologi seperti blockchain dan aset kripto. Menteri Suharso juga menggarisbawahi upaya Indonesia untuk selalu mendorong implementasi pembiayaan inovatif, seperti skema kemitraan publik-swasta dan blended finance, untuk mengatasi kesenjangan digital dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi pembiayaan untuk konektivitas digital. Di hadapan perwakilan khusus Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, sektor swasta, filantropi, dan akademisi yang menghadiri forum tersebut, Menteri Suharso mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memanfaatkan peluang pembiayaan inovatif di Indonesia demi mendorong transformasi dan mewujudkan konektivitas digital yang inklusif dan berkelanjutan. "Kita harus membangun platform pembiayaan baru, mengeksplorasi potensi sumber pembiayaan inovatif, menargetkan pendanaan yang tersedia dengan cara yang paling efektif dan paling dibutuhkan, dan terakhir mengadvokasi penguatan peran MDBs (Multilateral Development Banks) untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek digital dan struktur pembiayaan,” pungkas Menteri Suharso.