HLF MSP 2024 Mempercepat Pencapaian Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan agenda Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2, Kamis (15/8). Forum yang akan berlangsung pada 1-3 September 2024 mendatang ini merupakan bagian upaya Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam berbagai forum internasional dan wujud kepemimpinan Indonesia untuk solidaritas global sebagai wujud dedikasi dan Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Suharso menekankan pentingnya mempersiapkan informasi yang kuat dan realistis kepada publik terutama terkait solusi pembiayaan alternatif untuk memenuhi target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk menarik perhatian dan menjalin solidaritas global melalui kemitraan multipihak, terutama dengan negara-negara Selatan, termasuk Afrika. “Indonesia sedang bekerja untuk membentuk sebuah mekanisme pembiayaan alternatif yang akan memfasilitasi belanja pembangunan di Afrika. Kami melihat potensi besar dari Afrika dalam sepuluh tahun ke depan, di mana wilayah tersebut akan mendominasi pertumbuhan populasi dunia,” papar Menteri Suharso. Komitmen pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat menarik perhatian global serta dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Selatan, khususnya Afrika, dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Menteri Retno menambahkan pentingnya menyampaikan secara jelas dan akurat mengenai komitmen dan kontribusi nyata Indonesia di kancah internasional kepada publik. Informasi yang tepat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan turut serta mendukung peran aktif Indonesia di kancah global. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di panggung internasional, terutama dalam isu-isu global seperti TPB/SDGs dan kerja sama strategis dengan negara-negara selatan. Forum ini juga akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mempromosikan inisiasi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman terkait dukungan perencanaan dan kebijakan agenda Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim bidang kemaritiman dan sumber daya alam. Penandatanganan ini memperkuat kerja sama keduanya yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir dalam mendukung dua agenda Visi Indonesia Emas 2045, yakni transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan PRK dan berketahanan iklim. “Untuk memperkuat dukungan terhadap penyusunan perencanaan dan kebijakan yang mengedepankan prinsip PRK, Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia sepakat mengukuhkan kerja sama melalui Nota Kesepahaman untuk mendukung pelaksanaan agenda PRK dan Berketahanan Iklim, mencakup bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, dan lingkungan hidup,” papar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Selasa (6/8). Cakupan kerja sama meliputi penyusunan peta jalan dekarbonisasi nikel, penyusunan indikator transisi berkeadilan di sektor energi, penyelarasan target iklim Indonesia dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan peta jalan implementasi strategi kerangka kerja karbon biru, serta pembentukan Platform Kemitraan Multipihak untuk Transformasi Sistem Pangan Indonesia. Diharapkan kerja sama ini berkontribusi pada dua dokumen, yakni RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. “Sebagai salah satu arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, ekonomi hijau menjadi hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Upaya transformatif dalam mencapainya tentu melalui percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, serta pengembangan ekosistem yang memberikan insentif pada para pelaku,” jelas Deputi Vivi. Transisi berkeadilan menitikberatkan pada keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menekan risiko dan dampak negatif. Oleh karenanya, kerja sama keduanya fokus pada pengembangan indikator transisi berkeadilan di Indonesia untuk menjaga transisi yang adil dan inklusif, seperti mitigasi kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi kesenjangan akses terhadap energi bersih, serta menyiapkan pengembangan SDM, peluang kerja, dan jaminan sosial. Indikator ini untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala dampak transisi energi dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan di bawah rangka perencanaan pembangunan nasional. Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman dengan studi indikator transisi energi berkeadilan sebagai cakupan kerja sama tersebut. “Indonesia perlu memastikan manfaat dan risiko dari masa depan yang berkelanjutan tersebar secara merata pada seluruh kelompok masyarakat, serta transisi yang berlangsung sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi. Kami optimis, awal dari studi untuk indikator transisi energi berkeadilan ini langkah penting mengawal pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan,” pungkas Nirarta.