Artikel

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen melaksanakan reformasi pengelolaan sampah melalui program USAID Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership (SELARAS) di Jakarta, Selasa (9/7). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengamanatkan reformasi pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kerusakan lingkungan, dan berkontribusi pada masa depan berkelanjutan. “Rekayasa sosial positif untuk mendorong perilaku dan kebiasaan pemilahan dan pengurangan sampah akan membantu Indonesia menuju ekonomi sirkular untuk mewujudkan kelestarian lingkungan,” urai Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan timbulan sampah di Indonesia sekitar 36 juta ton sepanjang 2022, sekaligus tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hanya 15 persen dari sampah tersebut yang diolah dan 13 persen yang didaur ulang. Ditambah dengan peningkatan polusi plastik yang diperkirakan 620 ribu ton limbah plastik masuk ke saluran dan badan air yang berakhir di laut. USAID SELARAS dirancang untuk mengurangi sumber polusi plastik laut dari daratan dan metana, unsur utama GRK, dengan mendukung sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang berkelanjutan dan terintegrasi. Reformasi pengelolaan sampah tidak hanya penting untuk lingkungan hidup, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. “USAID akan bermitra dengan lembaga dan pemangku kepentingan utama untuk memperkuat tata kelola, memperluas layanan sampah, meningkatkan pasar sampah plastik, memperbaiki praktik di masyarakat, dan mengurangi emisi metana untuk mencapai Indoensia yang bersih, hijau, dan berkelajutan,” urai Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia Mohib Ahmed. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud turut hadir dalam agenda yang mengundang bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan ini untuk menegaskan komitmen daerah dalam memprioritaskan pengelolaan sampah. Bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota penerima program pendampingan USAID SELARAS tersebut menandatangani deklarasi komitmen untuk bersama-sama mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Reformasi pengelolaan sampah menargetkan tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat, terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lestari, sampah termanfaatkan menjadi sumber daya, dan sampah terkelola secara berkelanjutan. Tercapainya target tersebut juga membutuhkan perubahan perilaku di masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. “Semoga dukungan global ini dapat dioptimalkan untuk memastikan terciptanya peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir. Semoga seluruh upaya positif kita semua dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi berkualitas, sehat, dan sejahtera,” pungkas Deputi Ervan.   

NEW YORK – Mewakili Indonesia dalam Side Event Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 bertema “Seizing Innovative Financing Opportunities for Digital Connectivity and Capacity Building”, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengundang kerja sama global terkait peluang pendanaan dan investasi pada transformasi digital. Indonesia telah menempatkan transformasi konektivitas digital sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan siap berbagi pengalaman di level global. “Transformasi konektivitas digital memiliki potensi untuk membuka dan mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya," jelas Menteri Suharso di United Nations Headquarters di New York, Amerika Serikat. Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam ekonomi digital, dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 414 persen dari 2017 hingga 2021. Peningkatan tersebut juga ditandai dengan beberapa tren, termasuk pertumbuhan e-commerce, meluasnya penggunaan pembayaran digital, dan perkembangan teknologi seperti blockchain dan aset kripto. Menteri Suharso juga menggarisbawahi upaya Indonesia untuk selalu mendorong implementasi pembiayaan inovatif, seperti skema kemitraan publik-swasta dan blended finance, untuk mengatasi kesenjangan digital dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi pembiayaan untuk konektivitas digital. Di hadapan perwakilan khusus Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, sektor swasta, filantropi, dan akademisi yang menghadiri forum tersebut, Menteri Suharso mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memanfaatkan peluang pembiayaan inovatif di Indonesia demi mendorong transformasi dan mewujudkan konektivitas digital yang inklusif dan berkelanjutan. "Kita harus membangun platform pembiayaan baru, mengeksplorasi potensi sumber pembiayaan inovatif, menargetkan pendanaan yang tersedia dengan cara yang paling efektif dan paling dibutuhkan, dan terakhir mengadvokasi penguatan peran MDBs (Multilateral Development Banks) untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek digital dan struktur pembiayaan,” pungkas Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas didukung Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ, UK Foreign, Commonwealth, and Development Office, serta WRI Indonesia, meluncurkan inisiatif pengembangan Green Academy di Bali, Rabu (22/5). Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan Green Academy merupakan platform pengembangan kapasitas terintegrasi untuk berbagi pengetahuan terkait kerangka kebijakan pembangunan hijau dalam upaya mencegah krisis lingkungan yang terjadi secara global, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Meningkatnya berbagai persoalan lingkungan di seluruh dunia, seperti 5 dari 10 risiko kerusakan lingkungan akan dialami setiap negara, mulai dari meningkat cuaca ekstrem, perubahan permukaan bumi, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan sumber daya alam, diperparah dengan adanya triple planetary crisis perubahan iklim, peningkatan polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, semua ini harus kita lewati untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” papar Deputi Vivi. Inisiatif Green Academy diharapkan dapat membangun ketangguhan seluruh elemen masyarakat untuk memahami dan menghadapi berbagai situasi krisis ekologis, dan kemudian mendorong lahirnya inisiatif solusi dalam bidang masing-masing. Green Academy juga menjadi bagian integral upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk penguatan kapasitas mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan hijau untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Deputi Vivi memaparkan bahwa aspek keberlanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam jangka panjang mutlak tertera dalam RPJPN 2025-2045 dan terus diintegrasikan dalam RPJMN 2025-2029. Kementerian PPN/Bappenas selama ini telah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk melaksanakan berbagai upaya penguatan kapasitas mendukung transformasi hijau, seperti penyusunan studi terkait perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta melalui workshop, pelatihan, dan seminar pada 2022 dan 2023 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya  ini diharapkan akan semakin terkonsolidasi dengan adanya Green Academy, dengan pemetaan kebutuhan pengembangan kapasitas yang dilakukan secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan di masa mendatang. “Sebagai platform pembelajaran yang terintegrasi, inisiatif Green Academy ini membutuhkan kolaborasi yang baik dan berkesinambungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Maka dari itu, kami berharap pertemuan kali ini dapat menghimpun masukan dalam penguatan Green Academy untuk memberikan dampak yang lebih luas serta mensinergikan Green Academy dengan platform eksisting lainnya untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," pungkas Deputi Vivi.

JAKARTA – Indonesia akan menggelar Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024, pada 1-3 September 2024 di Bali. Bertemakan "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change", forum internasional yang akan berlangsung selama 3 hari ini mengundang 1.000 peserta, dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, pejabat pemerintah setingkat menteri, bank pembangunan multilateral, swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, hingga akademisi. Pembukaan forum akan dilaksanakan secara kolaboratif, gabungan HLF MSP 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Indonesia-Africa Forum II oleh Kementerian Luar Negeri. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko memaparkan penyelenggaraan HLF MSP 2024 didasari kesadaran Indonesia akan tiga masalah global utama, yaitu global polycrisis, melemahnya multilateralisme, serta dampak pandemi global. “Masalah-masalah ini berdampak pada melebarnya kesenjangan pembangunan antara negara-negara Selatan-Utara, dan terhambatnya pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. Menyadari pentingnya penyelesaian dua isu tersebut serta sebagai wujud kepemimpinan Indonesia untuk solidaritas global yang merupakan cerminan dedikasi dan Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia kemudian menginisiasi penyelenggaraan HLF MSP,“ papar Deputi Bogat. Dalam HLF MSP 2024, Indonesia akan fokus pada tiga isu global yaitu: Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation; 2) Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy; dan 3) Advancing Development through lnnovative Financing. Dalam setiap pembahasan tema, HLF MSP 2024  akan menekankan perlunya perubahan transformatif, yaitu perubahan inovatif dan tidak konvensional dalam mengubah sistem tata kelola global saat ini. HLF MSP 2024 diharapkan dapat menjadi akselerator upaya kolaboratif menghadapi berbagai isu global. “Dengan adanya perubahan transformatif yang berlandaskan kemitraan multipihak, diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara serta mempercepat upaya global dalam pencapaian TPB/SDGs 2030, dan menjadi modalitas utama bagi Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Deputi Bogat.

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Indonesia Urban Resilience Forum yang mempertemukan para pembuat kebijakan, pakar, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan solusi dalam membangun ketahanan perkotaan di Indonesia, Selasa (30/7). Selain menjadi wadah berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam menghadapi berbagai guncangan dan tekanan yang dihadapi kota-kota di Indonesia, forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu ketahanan perkotaan, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam membangun kota-kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Deputi Bidang Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menekankan pentingnya ketahanan perkotaan dalam menghadapi urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan bencana alam. Beliau juga menyoroti berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan kota di Indonesia. “Pemerintah menyadari pentingnya menginternalisasi ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang di tingkat nasional dan lokal. Peraturan zonasi dalam rencana tata ruang di tingkat kota harus secara jelas menunjukkan daerah rawan bencana, dan membatasi kegiatan yang diperbolehkan di daerah tersebut dengan kriteria yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan jumlah orang yang terkena dampak bencana alam,” papar Deputi Virgi. Ketahanan urban didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat kota untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh di tengah berbagai tekanan, termasuk bencana alam dan perubahan iklim. Kemampuan ini dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, kesadaran, yaitu mengidentifikasi risiko, meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan, serta mendorong tindakan dan perilaku tangguh. Kedua, mengatasi, yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mengembangkan rencana darurat, dan mekanisme respons yang efektif. Ketiga, beradaptasi, yaitu melakukan perubahan perilaku dan kelembagaan berdasarkan pembelajaran dan refleksi. Terakhir adalah transformasi, yaitu mengubah kebijakan dan investasi untuk membuka potensi ekonomi dan sosial. Mengingat kompleksitas tantangan ini, pemerintah mendorong kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk membangun sinergi dalam berbagi pengetahuan, teknologi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat rentan. Urban Resilience Forum diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat ketahanan perkotaan di Indonesia. Rekomendasi ini akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Deputi Virgiyanti menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan perkotaan. “Di tengah upaya Indonesia mewujudkan visi tersebut, kontribusi keahlian dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, dan sektor swasta, sangat dibutuhkan. Kita perlu memiliki kolaborasi yang baik untuk mendukung tindakan kita dalam mewujudkan ketahanan urban Indonesia. Saya berharap dapat melanjutkan kolaborasi dengan semua pihak,” pungkas Deputi Virgi.

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman terkait dukungan perencanaan dan kebijakan agenda Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim bidang kemaritiman dan sumber daya alam. Penandatanganan ini memperkuat kerja sama keduanya yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir dalam mendukung dua agenda Visi Indonesia Emas 2045, yakni transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan PRK dan berketahanan iklim. “Untuk memperkuat dukungan terhadap penyusunan perencanaan dan kebijakan yang mengedepankan prinsip PRK, Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia sepakat mengukuhkan kerja sama melalui Nota Kesepahaman untuk mendukung pelaksanaan agenda PRK dan Berketahanan Iklim, mencakup bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, dan lingkungan hidup,” papar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Selasa (6/8). Cakupan kerja sama meliputi penyusunan peta jalan dekarbonisasi nikel, penyusunan indikator transisi berkeadilan di sektor energi, penyelarasan target iklim Indonesia dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan peta jalan implementasi strategi kerangka kerja karbon biru, serta pembentukan Platform Kemitraan Multipihak untuk Transformasi Sistem Pangan Indonesia. Diharapkan kerja sama ini berkontribusi pada dua dokumen, yakni RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. “Sebagai salah satu arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, ekonomi hijau menjadi hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Upaya transformatif dalam mencapainya tentu melalui percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, serta pengembangan ekosistem yang memberikan insentif pada para pelaku,” jelas Deputi Vivi. Transisi berkeadilan menitikberatkan pada keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menekan risiko dan dampak negatif. Oleh karenanya, kerja sama keduanya fokus pada pengembangan indikator transisi berkeadilan di Indonesia untuk menjaga transisi yang adil dan inklusif, seperti mitigasi kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi kesenjangan akses terhadap energi bersih, serta menyiapkan pengembangan SDM, peluang kerja, dan jaminan sosial. Indikator ini untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala dampak transisi energi dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan di bawah rangka perencanaan pembangunan nasional. Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman dengan studi indikator transisi energi berkeadilan sebagai cakupan kerja sama tersebut. “Indonesia perlu memastikan manfaat dan risiko dari masa depan yang berkelanjutan tersebar secara merata pada seluruh kelompok masyarakat, serta transisi yang berlangsung sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi. Kami optimis, awal dari studi untuk indikator transisi energi berkeadilan ini langkah penting mengawal pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan,” pungkas Nirarta.

Jakarta, 21 Agustus 2024 – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, 1-3 September 2024. Forum tersebut adalah upaya konkret Indonesia mengajak dunia menyiapkan solusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas) Bogat Widyatmoko, Rabu (21/8/2024). Bogat menjelaskan forum tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tiga masalah global utama yakni global polycrisis, melemahnya multilateralisme, dan dampak pandemi global. "HLF MSP 2024 hadir sebagai platform untuk merespons berbagai krisis global yang telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, serta memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030," ujar Deputi Bogat. Indonesia pun ditegaskannya berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif. Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi katalisator bagi upaya global dalam menciptakan perubahan sistemik yang berlandaskan pada kemitraan inklusif. Pertemuan di Bali nanti diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi. Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga diharapkan dapat memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah itu dinilai akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030. (TR/Elvira Inda Sari)

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya peran pemuda dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Terlebih, pemuda adalah aktor perubahan yang akan menjadi pusat kemajuan bangsa. Pemuda harus memiliki kualitas hidup yang baik agar dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, investasi dalam pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. “Pemuda silakan sehat dulu, sehat itu penting. Setelah sehat, cerdas. Setelah cerdas baru bisa berproduksi,” tutur Menteri Suharso pada sambutan pembukanya dalam diskusi Indonesia Future Network, Senin (10/5). Saat ini, para pemuda di Indonesia masih memiliki tantangan tersendiri, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. Meskipun memiliki potensi besar dengan bonus demografi pemuda, Indonesia dibayang-bayangi kondisi kesehatan yang cukup rentan. Pada 2023, tercatat satu dari empat pemuda adalah perokok, atau setara dengan 24,75 persen dari total pemuda di Indonesia. Pada 2022 tercatat dua dari 100 individu di usia 15-24 tahun pernah mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Tidak hanya itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi salah satu isu penting yang perlu diselesaikan agar meningkatkan peran pemuda dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Saat ini partisipasi pemuda dalam ketenagakerjaan masih belum optimal. Pada 2023 tercatat satu dari empat pemuda tidak bekerja, tidak pergi ke sekolah maupun tidak sedang mengikuti kursus. Hal ini setara dengan 25,8 persen dari pemuda di Indonesia. Menteri Suharso mengatakan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pun perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan partisipasi pemuda di ketenagakerjaan, salah satunya melalui pendidikan yang merata, memberikan kualitas pendidikan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. “Salah satunya standardisasi pendidikan maupun kesehatan di Indonesia,” imbuh Menteri Suharso Untuk itu, Indonesia Future Network diharapkan menjadi wadah bagi calon pemimpin muda untuk berdiskusi bersama pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ke depan, salah satunya meningkatkan peran pemuda. “Tantangan anak muda ini perlu diatasi dengan cara-cara anak muda, karena jika pendekatannya dari pemerintah sendiri tidak bisa memahami penuh kebutuhan anak muda,” pungkas Menteri Suharso.

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah melaksanakan rapat kerja untuk membahas Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045. Rapat yang berlangsung selama dua hari sejak 2-3 Juli 2024 ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. “RUU RPJPN ini merupakan peta jalan pembangunan Indonesia selama 20 tahun ke depan, sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, untuk bersama-sama mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” papar Menteri Suharso. RUU RPJPN disusun dengan pendekatan yang lebih transformatif dan imperatif, dengan indikator capaian yang terukur dari berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara koheren dan implementasinya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dalam rapat ini, telah dibahas 290 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dari jumlah tersebut, 137 DIM telah disetujui bersama, 63 DIM lainnya telah disepakati perubahan redaksionalnya, sementara 90 DIM bersifat substansi dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait substansi yang baru, diubah, ditambah, disisipkan, dihapus, atau ditunda. Melalui 5 sasaran Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita bangsa menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Hal ini direfleksikan melalui penguatan kepemimpinan di dunia internasional, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Menteri Suharso mengajak seluruh pihak untuk memiliki semangat yang sama dalam menyusun RUU RPJPN sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. “Kita harus memastikan setiap langkah pembangunan yang kita ambil mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. Pemerintah dan Baleg DPR RI berharap RUU RPJPN 2025-2045 dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan bersama, demi kemajuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.