Indonesia Perkuat Kemitraan Multipihak melalui High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan agenda Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2, Kamis (15/8). Forum yang akan berlangsung pada 1-3 September 2024 mendatang ini merupakan bagian upaya Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam berbagai forum internasional dan wujud kepemimpinan Indonesia untuk solidaritas global sebagai wujud dedikasi dan Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Suharso menekankan pentingnya mempersiapkan informasi yang kuat dan realistis kepada publik terutama terkait solusi pembiayaan alternatif untuk memenuhi target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk menarik perhatian dan menjalin solidaritas global melalui kemitraan multipihak, terutama dengan negara-negara Selatan, termasuk Afrika. “Indonesia sedang bekerja untuk membentuk sebuah mekanisme pembiayaan alternatif yang akan memfasilitasi belanja pembangunan di Afrika. Kami melihat potensi besar dari Afrika dalam sepuluh tahun ke depan, di mana wilayah tersebut akan mendominasi pertumbuhan populasi dunia,” papar Menteri Suharso. Komitmen pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat menarik perhatian global serta dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Selatan, khususnya Afrika, dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Menteri Retno menambahkan pentingnya menyampaikan secara jelas dan akurat mengenai komitmen dan kontribusi nyata Indonesia di kancah internasional kepada publik. Informasi yang tepat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan turut serta mendukung peran aktif Indonesia di kancah global. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di panggung internasional, terutama dalam isu-isu global seperti TPB/SDGs dan kerja sama strategis dengan negara-negara selatan. Forum ini juga akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mempromosikan inisiasi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

NEW YORK – Menteri PPN/Kepala Bappenas bertandang ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-25 April 2025. Forum ini bertujuan untuk meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan. “Namun, enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai USD 4 triliun per tahun, dan pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi ini di antaranya adalah pertama, meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan. Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan Institusi Keuangan Internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional, serta peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit. Ketiga, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat. Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia, Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia dan Sukuk Hijau.  Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu terbatasnya pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran. “Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs” pungkas Menteri Suharso. Hal tersebut senada dengan pesan yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB bahwa dibutuhkan transformasi kata-kata menjadi aksi nyata untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam skala besar, antara lain melalui peningkatan upaya oleh negara maju, pemenuhan Official Development Assistance, peningkatan kapital dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Multilateral Development Banks, serta peningkatan representasi negara maju pada sistem global.

Jakarta, 21 Agustus 2024 – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, 1-3 September 2024. Forum tersebut adalah upaya konkret Indonesia mengajak dunia menyiapkan solusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas) Bogat Widyatmoko, Rabu (21/8/2024). Bogat menjelaskan forum tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tiga masalah global utama yakni global polycrisis, melemahnya multilateralisme, dan dampak pandemi global. "HLF MSP 2024 hadir sebagai platform untuk merespons berbagai krisis global yang telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, serta memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030," ujar Deputi Bogat. Indonesia pun ditegaskannya berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif. Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi katalisator bagi upaya global dalam menciptakan perubahan sistemik yang berlandaskan pada kemitraan inklusif. Pertemuan di Bali nanti diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi. Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga diharapkan dapat memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah itu dinilai akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030. (TR/Elvira Inda Sari)