Kementerian PPN/Bappenas didukung Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ, UK Foreign, Commonwealth, and Development Office, serta WRI Indonesia, meluncurkan inisiatif pengembangan Green Academy di Bali, Rabu (22/5). Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan Green Academy merupakan platform pengembangan kapasitas terintegrasi untuk berbagi pengetahuan terkait kerangka kebijakan pembangunan hijau dalam upaya mencegah krisis lingkungan yang terjadi secara global, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Meningkatnya berbagai persoalan lingkungan di seluruh dunia, seperti 5 dari 10 risiko kerusakan lingkungan akan dialami setiap negara, mulai dari meningkat cuaca ekstrem, perubahan permukaan bumi, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan sumber daya alam, diperparah dengan adanya triple planetary crisis perubahan iklim, peningkatan polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, semua ini harus kita lewati untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” papar Deputi Vivi.

Inisiatif Green Academy diharapkan dapat membangun ketangguhan seluruh elemen masyarakat untuk memahami dan menghadapi berbagai situasi krisis ekologis, dan kemudian mendorong lahirnya inisiatif solusi dalam bidang masing-masing. Green Academy juga menjadi bagian integral upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk penguatan kapasitas mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan hijau untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Deputi Vivi memaparkan bahwa aspek keberlanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam jangka panjang mutlak tertera dalam RPJPN 2025-2045 dan terus diintegrasikan dalam RPJMN 2025-2029.

Kementerian PPN/Bappenas selama ini telah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk melaksanakan berbagai upaya penguatan kapasitas mendukung transformasi hijau, seperti penyusunan studi terkait perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta melalui workshop, pelatihan, dan seminar pada 2022 dan 2023 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya  ini diharapkan akan semakin terkonsolidasi dengan adanya Green Academy, dengan pemetaan kebutuhan pengembangan kapasitas yang dilakukan secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan di masa mendatang. “Sebagai platform pembelajaran yang terintegrasi, inisiatif Green Academy ini membutuhkan kolaborasi yang baik dan berkesinambungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Maka dari itu, kami berharap pertemuan kali ini dapat menghimpun masukan dalam penguatan Green Academy untuk memberikan dampak yang lebih luas serta mensinergikan Green Academy dengan platform eksisting lainnya untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," pungkas Deputi Vivi.

Galeri
Artikel Terkait
Pengesahan RUU RPJPN 2025-2045, Fondasi Penting Visi Indonesia Emas 2045
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI merampungkan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional melalui dua agenda penting. RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 secara resmi telah disahkan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (19/8), dan hari ini, Selasa (20/8), pengesahan RUU RPJPN 2025-2045 tersebut secara resmi juga disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai langkah strategis mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses legislatif ini. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Kontribusi pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI sangat berperan penting dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional Indonesia selama dua puluh tahun ke depan,” ungkap Menteri Suharso. Agenda penting pertama yang dibahas di Badan Legislasi DPR RI, Senin (19/8),  untuk memastikan RPJPN 2025-2045 yang mengusung tema “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” menjadi panduan utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terukur. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini dilaksanakan melalui delapan agenda pembangunan, tujuh belas arah pembangunan, dan dikawal melalui empat puluh lima indikator utama pembangunan. Agenda kedua pada hari ini, Selasa (20/8) adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU RPJPN 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memastikan implementasi yang konsisten dan terpadu dari RPJPN 2025-2045. RPJPN 2025-2045 akan memastikan kaidah pelaksanaan agenda pembangunan, menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, serta komunikasi publik yang efektif.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga menegaskan RPJPN 2025-2045 harus mampu menjadi pemandu arah pembangunan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. “RPJPN 2025-2045 merupakan kemudi yang menavigasikan arah pembangunan Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan untuk mengorkestrasi pembangunan seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah, agar sejalan, selaras, dan terpadu demi mencapai cita-cita bangsa,” pungkas Menteri Suharso.
Berita Utama
Tuesday, 20 August 2024
Capai Indonesia Emas 2045 dengan Tingkatkan Kualitas Pemuda
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya peran pemuda dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Terlebih, pemuda adalah aktor perubahan yang akan menjadi pusat kemajuan bangsa. Pemuda harus memiliki kualitas hidup yang baik agar dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, investasi dalam pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. “Pemuda silakan sehat dulu, sehat itu penting. Setelah sehat, cerdas. Setelah cerdas baru bisa berproduksi,” tutur Menteri Suharso pada sambutan pembukanya dalam diskusi Indonesia Future Network, Senin (10/5). Saat ini, para pemuda di Indonesia masih memiliki tantangan tersendiri, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. Meskipun memiliki potensi besar dengan bonus demografi pemuda, Indonesia dibayang-bayangi kondisi kesehatan yang cukup rentan. Pada 2023, tercatat satu dari empat pemuda adalah perokok, atau setara dengan 24,75 persen dari total pemuda di Indonesia. Pada 2022 tercatat dua dari 100 individu di usia 15-24 tahun pernah mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Tidak hanya itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi salah satu isu penting yang perlu diselesaikan agar meningkatkan peran pemuda dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Saat ini partisipasi pemuda dalam ketenagakerjaan masih belum optimal. Pada 2023 tercatat satu dari empat pemuda tidak bekerja, tidak pergi ke sekolah maupun tidak sedang mengikuti kursus. Hal ini setara dengan 25,8 persen dari pemuda di Indonesia. Menteri Suharso mengatakan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pun perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan partisipasi pemuda di ketenagakerjaan, salah satunya melalui pendidikan yang merata, memberikan kualitas pendidikan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. “Salah satunya standardisasi pendidikan maupun kesehatan di Indonesia,” imbuh Menteri Suharso Untuk itu, Indonesia Future Network diharapkan menjadi wadah bagi calon pemimpin muda untuk berdiskusi bersama pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ke depan, salah satunya meningkatkan peran pemuda. “Tantangan anak muda ini perlu diatasi dengan cara-cara anak muda, karena jika pendekatannya dari pemerintah sendiri tidak bisa memahami penuh kebutuhan anak muda,” pungkas Menteri Suharso.
Berita Utama
Monday, 10 June 2024
HLF MSP 2024 Mempercepat Pencapaian Indonesia Emas 2045
Jakarta, 21 Agustus 2024 – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, 1-3 September 2024. Forum tersebut adalah upaya konkret Indonesia mengajak dunia menyiapkan solusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas) Bogat Widyatmoko, Rabu (21/8/2024). Bogat menjelaskan forum tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tiga masalah global utama yakni global polycrisis, melemahnya multilateralisme, dan dampak pandemi global. "HLF MSP 2024 hadir sebagai platform untuk merespons berbagai krisis global yang telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, serta memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030," ujar Deputi Bogat. Indonesia pun ditegaskannya berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif. Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi katalisator bagi upaya global dalam menciptakan perubahan sistemik yang berlandaskan pada kemitraan inklusif. Pertemuan di Bali nanti diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi. Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga diharapkan dapat memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah itu dinilai akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030. (TR/Elvira Inda Sari)
Berita Pembangunan
Wednesday, 21 August 2024