Pengesahan RUU RPJPN 2025-2045, Fondasi Penting Visi Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan agenda Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2, Kamis (15/8). Forum yang akan berlangsung pada 1-3 September 2024 mendatang ini merupakan bagian upaya Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam berbagai forum internasional dan wujud kepemimpinan Indonesia untuk solidaritas global sebagai wujud dedikasi dan Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Suharso menekankan pentingnya mempersiapkan informasi yang kuat dan realistis kepada publik terutama terkait solusi pembiayaan alternatif untuk memenuhi target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk menarik perhatian dan menjalin solidaritas global melalui kemitraan multipihak, terutama dengan negara-negara Selatan, termasuk Afrika. “Indonesia sedang bekerja untuk membentuk sebuah mekanisme pembiayaan alternatif yang akan memfasilitasi belanja pembangunan di Afrika. Kami melihat potensi besar dari Afrika dalam sepuluh tahun ke depan, di mana wilayah tersebut akan mendominasi pertumbuhan populasi dunia,” papar Menteri Suharso. Komitmen pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat menarik perhatian global serta dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Selatan, khususnya Afrika, dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Menteri Retno menambahkan pentingnya menyampaikan secara jelas dan akurat mengenai komitmen dan kontribusi nyata Indonesia di kancah internasional kepada publik. Informasi yang tepat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan turut serta mendukung peran aktif Indonesia di kancah global. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di panggung internasional, terutama dalam isu-isu global seperti TPB/SDGs dan kerja sama strategis dengan negara-negara selatan. Forum ini juga akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mempromosikan inisiasi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. "Presiden telah memberikan arahan bahwa dalam mendukung pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial, Pemerintah diharapkan melakukan perbaikan basis data penerima melalui pembangunan Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, tahun ini kita akan mengakhiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, dan segera masuk pada periode perencanaan pembangunan baru 2025-2045, sehingga data Regsosek akan melengkapi target dan sasaran pembangunan yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,“ ungkap Menteri Suharso saat meluncurkan Sistem Regsosek dalam acara “Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi”, Kamis (20/6). Sistem Satu Data Regsosek menekankan pentingnya integrasi data sosial dan ekonomi berbasis NIK untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan ketepatan target. Ke depan, data dalam Regsosek dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga, bahkan sampai tingkat daerah. Selain itu, data Regsosek juga dapat diakses oleh akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung kajian dan kegiatan lainnya guna mendukung program Pemerintah, dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Kolaborasi dan komitmen berbagai pihak diperlukan untuk memastikan data Regsosek tetap terkini dan valid. Menteri Suharso menekankan integrasi dan pembaruan data kolaboratif dan berkala antara kementerian/lembaga/daerah sangat penting untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. “Data sosial ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berperingkat merupakan fondasi yang kuat dalam perencanaan program pembangunan. Hal ini sesuai pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” papar Menteri Suharso. Menteri Suharso berharap acara ini untuk meningkatkan kolaborasi dan komitmen antar Pusat dan Daerah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Acara hari ini semoga semakin meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan data penduduk yang akurat dan saling terhubung. Data yang kuat, akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci utama pembangunan dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkas Suharso. Turut hadir Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi; Sahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Sudarto; Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Siti Azizah; Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Estiarty Haryani; Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo; serta perwakilan gubernur, wali kota, dan bupati.