Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen melaksanakan reformasi pengelolaan sampah melalui program USAID Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership (SELARAS) di Jakarta, Selasa (9/7). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengamanatkan reformasi pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kerusakan lingkungan, dan berkontribusi pada masa depan berkelanjutan. “Rekayasa sosial positif untuk mendorong perilaku dan kebiasaan pemilahan dan pengurangan sampah akan membantu Indonesia menuju ekonomi sirkular untuk mewujudkan kelestarian lingkungan,” urai Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan timbulan sampah di Indonesia sekitar 36 juta ton sepanjang 2022, sekaligus tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hanya 15 persen dari sampah tersebut yang diolah dan 13 persen yang didaur ulang. Ditambah dengan peningkatan polusi plastik yang diperkirakan 620 ribu ton limbah plastik masuk ke saluran dan badan air yang berakhir di laut.

USAID SELARAS dirancang untuk mengurangi sumber polusi plastik laut dari daratan dan metana, unsur utama GRK, dengan mendukung sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang berkelanjutan dan terintegrasi. Reformasi pengelolaan sampah tidak hanya penting untuk lingkungan hidup, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. “USAID akan bermitra dengan lembaga dan pemangku kepentingan utama untuk memperkuat tata kelola, memperluas layanan sampah, meningkatkan pasar sampah plastik, memperbaiki praktik di masyarakat, dan mengurangi emisi metana untuk mencapai Indoensia yang bersih, hijau, dan berkelajutan,” urai Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia Mohib Ahmed.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud turut hadir dalam agenda yang mengundang bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan ini untuk menegaskan komitmen daerah dalam memprioritaskan pengelolaan sampah. Bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota penerima program pendampingan USAID SELARAS tersebut menandatangani deklarasi komitmen untuk bersama-sama mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia.

Reformasi pengelolaan sampah menargetkan tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat, terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lestari, sampah termanfaatkan menjadi sumber daya, dan sampah terkelola secara berkelanjutan. Tercapainya target tersebut juga membutuhkan perubahan perilaku di masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. “Semoga dukungan global ini dapat dioptimalkan untuk memastikan terciptanya peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir. Semoga seluruh upaya positif kita semua dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi berkualitas, sehat, dan sejahtera,” pungkas Deputi Ervan.   

Galeri
Ditkumlasi
Tuesday, 03 September 2024

Artikel Terkait
HLF-MSP 2024: Bappenas bersama Kemenlu Tekankan Pentingnya Solusi Pembiayaan Alternatif untuk Capai TPB/SDGs
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan agenda Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2, Kamis (15/8). Forum yang akan berlangsung pada 1-3 September 2024 mendatang ini merupakan bagian upaya Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam berbagai forum internasional dan wujud kepemimpinan Indonesia untuk solidaritas global sebagai wujud dedikasi dan Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Suharso menekankan pentingnya mempersiapkan informasi yang kuat dan realistis kepada publik terutama terkait solusi pembiayaan alternatif untuk memenuhi target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk menarik perhatian dan menjalin solidaritas global melalui kemitraan multipihak, terutama dengan negara-negara Selatan, termasuk Afrika. “Indonesia sedang bekerja untuk membentuk sebuah mekanisme pembiayaan alternatif yang akan memfasilitasi belanja pembangunan di Afrika. Kami melihat potensi besar dari Afrika dalam sepuluh tahun ke depan, di mana wilayah tersebut akan mendominasi pertumbuhan populasi dunia,” papar Menteri Suharso. Komitmen pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat menarik perhatian global serta dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Selatan, khususnya Afrika, dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Menteri Retno menambahkan pentingnya menyampaikan secara jelas dan akurat mengenai komitmen dan kontribusi nyata Indonesia di kancah internasional kepada publik. Informasi yang tepat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan turut serta mendukung peran aktif Indonesia di kancah global. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di panggung internasional, terutama dalam isu-isu global seperti TPB/SDGs dan kerja sama strategis dengan negara-negara selatan. Forum ini juga akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mempromosikan inisiasi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Berita Utama
Thursday, 15 August 2024
Di UN ECOSOC, Indonesia Jabarkan Solusi Kesenjangan Pembiayaan Pembangunan
NEW YORK – Menteri PPN/Kepala Bappenas bertandang ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-25 April 2025. Forum ini bertujuan untuk meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan. “Namun, enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai USD 4 triliun per tahun, dan pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi ini di antaranya adalah pertama, meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan. Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan Institusi Keuangan Internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional, serta peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit. Ketiga, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat. Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia, Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia dan Sukuk Hijau.  Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu terbatasnya pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran. “Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs” pungkas Menteri Suharso. Hal tersebut senada dengan pesan yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB bahwa dibutuhkan transformasi kata-kata menjadi aksi nyata untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam skala besar, antara lain melalui peningkatan upaya oleh negara maju, pemenuhan Official Development Assistance, peningkatan kapital dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Multilateral Development Banks, serta peningkatan representasi negara maju pada sistem global.
Berita Mitra
Tuesday, 23 April 2024
HLF MSP 2024 Mempercepat Pencapaian Indonesia Emas 2045
Jakarta, 21 Agustus 2024 – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, 1-3 September 2024. Forum tersebut adalah upaya konkret Indonesia mengajak dunia menyiapkan solusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas) Bogat Widyatmoko, Rabu (21/8/2024). Bogat menjelaskan forum tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tiga masalah global utama yakni global polycrisis, melemahnya multilateralisme, dan dampak pandemi global. "HLF MSP 2024 hadir sebagai platform untuk merespons berbagai krisis global yang telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, serta memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030," ujar Deputi Bogat. Indonesia pun ditegaskannya berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif. Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi katalisator bagi upaya global dalam menciptakan perubahan sistemik yang berlandaskan pada kemitraan inklusif. Pertemuan di Bali nanti diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi. Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga diharapkan dapat memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah itu dinilai akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030. (TR/Elvira Inda Sari)
Berita Pembangunan
Wednesday, 21 August 2024