Indonesia Paparkan Krisis Air, Ekonomi Biru, hingga KSST di World Economic Forum | DCP

DAVOS – Statistik tahun 2022 mencatat, Indonesia mengalami 3.544 bencana alam, 98 persen bersifat hidrometeorologi, yang merenggut 3.183 nyawa dan berdampak pada 18 juta orang selama satu dekade terakhir. Di dunia, proyeksi penurunan curah hujan 1-4 persen di 2020-2034 akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air. “Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berbicara tentang “Freshwater: The True Value of Resilience” di World Economic Forum, Davos, Swiss (17/1).

Dalam 10^th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang, Indonesia akan membahas prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, konservasi sumber daya air, sistem manajemen air cerdas, dan green-grey infrastructure untuk manajemen bencana air. “Forum ini akan memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet,” tutur Menteri Suharso.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia membidik pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, salah satunya melalui ekonomi biru. Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, hingga menginisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 di Belitung serta Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali, pada pertengahan tahun. “Melalui upaya membangun Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045,” papar Menteri Suharso.

Sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Indonesia akan melaksanakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC di Juli 2024, untuk membahas peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembahasan juga meliputi wirausaha, rantai pasok global, hingga perdagangan dan investasi. “Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan momen peringatan 60 tahun UNCTAD dan keketuaan Indonesia dalam Trade Development Board 2024 untuk memperkuat kerja sama dengan UNCTAD,” urai Menteri Suharso dalam pertemuan bilateral bersama UNCTAD Secretary General Rebecca Grynspan.

Galeri

Ditkumlasi

Friday, 22 March 2024

Mitra Terkait : BNPT

Lihat sumber artikel

Air ,KSST ,GPEDC

Artikel Terkait

Menteri Suharso Ungkap Peran Kerja Sama Selatan dan Triangular untuk Atasi Ketidakpastian Global

JENEWA – Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam kunjungan kerja ke Jenewa, Swiss, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas strategi peningkatan KSST hingga peran Indonesia sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), platform antarnegara untuk memperkuat multilateralisme pembangunan melalui kebijakan strategis seperti KSST. Dalam pidato bertema "Mengangkat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Menuju Perubahan Transformatif" di The South Centre, Jenewa, Senin (15/1), Menteri Suharso menjelaskan pentingnya KSST untuk mengatasi ketidakpastian global. “Meningkatnya terputusnya (hubungan) antar negara-negara besar, menandai penyimpangan dari pola tradisional integrasi ekonomi global. Ketika berbagai negara terkena dampak negatif dari tren pemisahan ini, negara-negara selatan harus bahu-membahu, memastikan bahwa potensi gangguan pada rantai pasokan global di masa depan dapat dikelola dengan lebih baik, tanpa hanya bergantung pada apa yang terjadi di negara-negara maju,” ungkap Menteri Suharso. United Nations Conference on Trade and Development menunjukkan, dalam 16 tahun, yakni 2005 hingga 2021, perdagangan Selatan-Selatan meningkat, dari 17 persen menjadi 28 persen. Angka tersebut harus terus ditingkatkan melalui KSST, terutama dalam tiga aspek, yaitu pertukaran pengetahuan, penyelarasan strategis, dan kemitraan untuk inovasi kebijakan. Strategi peningkatan tersebut akan dibahas Indonesia dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC pada Juli 2024 mendatang. Sebagai penyelenggara, Indonesia akan memimpin pembahasan strategi peningkatan peran KSST sebagai mesin pertumbuhan untuk peningkatan pertukaran nilai ekonomi global berkelanjutan. “Saya berharap kolaborasi dengan South Centre dapat memberdayakan penelitian kebijakan tentang Peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan akan menjadi masukan penting bagi persiapan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 yang diharapkan dapat mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk G77, Gerakan Non-Blok, dan Asia-Afrika,” pungkas Menteri Suharso.

Berita Kerjasama

Tuesday, 16 January 2024

Pengesahan RUU RPJPN 2025-2045, Fondasi Penting Visi Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI merampungkan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional melalui dua agenda penting. RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 secara resmi telah disahkan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (19/8), dan hari ini, Selasa (20/8), pengesahan RUU RPJPN 2025-2045 tersebut secara resmi juga disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai langkah strategis mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses legislatif ini. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Kontribusi pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI sangat berperan penting dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional Indonesia selama dua puluh tahun ke depan,” ungkap Menteri Suharso. Agenda penting pertama yang dibahas di Badan Legislasi DPR RI, Senin (19/8), untuk memastikan RPJPN 2025-2045 yang mengusung tema “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” menjadi panduan utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terukur. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini dilaksanakan melalui delapan agenda pembangunan, tujuh belas arah pembangunan, dan dikawal melalui empat puluh lima indikator utama pembangunan. Agenda kedua pada hari ini, Selasa (20/8) adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU RPJPN 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memastikan implementasi yang konsisten dan terpadu dari RPJPN 2025-2045. RPJPN 2025-2045 akan memastikan kaidah pelaksanaan agenda pembangunan, menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, serta komunikasi publik yang efektif. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga menegaskan RPJPN 2025-2045 harus mampu menjadi pemandu arah pembangunan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. “RPJPN 2025-2045 merupakan kemudi yang menavigasikan arah pembangunan Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan untuk mengorkestrasi pembangunan seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah, agar sejalan, selaras, dan terpadu demi mencapai cita-cita bangsa,” pungkas Menteri Suharso.

Tuesday, 20 August 2024

HLF-MSP 2024: Bappenas bersama Kemenlu Tekankan Pentingnya Solusi Pembiayaan Alternatif untuk Capai TPB/SDGs

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan agenda Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2, Kamis (15/8). Forum yang akan berlangsung pada 1-3 September 2024 mendatang ini merupakan bagian upaya Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam berbagai forum internasional dan wujud kepemimpinan Indonesia untuk solidaritas global sebagai wujud dedikasi dan Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Suharso menekankan pentingnya mempersiapkan informasi yang kuat dan realistis kepada publik terutama terkait solusi pembiayaan alternatif untuk memenuhi target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk menarik perhatian dan menjalin solidaritas global melalui kemitraan multipihak, terutama dengan negara-negara Selatan, termasuk Afrika. “Indonesia sedang bekerja untuk membentuk sebuah mekanisme pembiayaan alternatif yang akan memfasilitasi belanja pembangunan di Afrika. Kami melihat potensi besar dari Afrika dalam sepuluh tahun ke depan, di mana wilayah tersebut akan mendominasi pertumbuhan populasi dunia,” papar Menteri Suharso. Komitmen pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat menarik perhatian global serta dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Selatan, khususnya Afrika, dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Menteri Retno menambahkan pentingnya menyampaikan secara jelas dan akurat mengenai komitmen dan kontribusi nyata Indonesia di kancah internasional kepada publik. Informasi yang tepat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan turut serta mendukung peran aktif Indonesia di kancah global. HLF MSP 2024 diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di panggung internasional, terutama dalam isu-isu global seperti TPB/SDGs dan kerja sama strategis dengan negara-negara selatan. Forum ini juga akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mempromosikan inisiasi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Thursday, 15 August 2024