Artikel Terkait BNPT

NEW YORK – Menteri PPN/Kepala Bappenas bertandang ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-25 April 2025. Forum ini bertujuan untuk meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan. “Namun, enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai USD 4 triliun per tahun, dan pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi ini di antaranya adalah pertama, meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan. Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan Institusi Keuangan Internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional, serta peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit. Ketiga, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat. Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia, Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia dan Sukuk Hijau.  Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu terbatasnya pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran. “Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs” pungkas Menteri Suharso. Hal tersebut senada dengan pesan yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB bahwa dibutuhkan transformasi kata-kata menjadi aksi nyata untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam skala besar, antara lain melalui peningkatan upaya oleh negara maju, pemenuhan Official Development Assistance, peningkatan kapital dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Multilateral Development Banks, serta peningkatan representasi negara maju pada sistem global.

DAVOS – Statistik tahun 2022 mencatat, Indonesia mengalami 3.544 bencana alam, 98 persen bersifat hidrometeorologi, yang merenggut 3.183 nyawa dan berdampak pada 18 juta orang selama satu dekade terakhir. Di dunia, proyeksi penurunan curah hujan 1-4 persen di 2020-2034 akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air. “Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berbicara tentang “Freshwater: The True Value of Resilience” di World Economic Forum, Davos, Swiss (17/1). Dalam 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang, Indonesia akan membahas prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, konservasi sumber daya air, sistem manajemen air cerdas, dan green-grey infrastructure untuk manajemen bencana air. “Forum ini akan memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet,” tutur Menteri Suharso. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia membidik pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, salah satunya melalui ekonomi biru. Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, hingga menginisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 di Belitung serta Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali, pada pertengahan tahun. “Melalui upaya membangun Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045,” papar Menteri Suharso. Sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Indonesia akan melaksanakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC di Juli 2024, untuk membahas peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembahasan juga meliputi wirausaha, rantai pasok global, hingga perdagangan dan investasi. “Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan momen peringatan 60 tahun UNCTAD dan keketuaan Indonesia dalam Trade Development Board 2024 untuk memperkuat kerja sama dengan UNCTAD,” urai Menteri Suharso dalam pertemuan bilateral bersama UNCTAD Secretary General Rebecca Grynspan.